Jakarta, Kompas - Empat juta hektar hutan Papua telah dicadangkan untuk kebun kelapa sawit. Seiring tingginya harga komoditas kelapa sawit di pasar dunia dan jenuhnya lahan di pulau-pulau lain, pembukaan lahan di Papua sedang menunggu waktu.
”Izin sudah keluar, tinggal membuka lahan,” kata Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Sama (Foker) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua, Septer Manufandu, ketika dihubungi di Papua dari Jakarta, Kamis (28/8). Dalam pertemuan Foker LSM Papua dengan pemerintah daerah ditemukan fakta: izin sudah telanjur diberikan dan sejumlah lahan mulai dibuka.
Papua sebagai tujuan investasi kelapa sawit di masa depan juga diungkapkan Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian (Deptan) Achmad Mangga Barani. Hal senada diakui Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).
Hingga kini tidak ada data luas lahan yang sudah dibuka. Data Deptan menunjuk 32.071 hektar (ha). Data Gapki menyebut, luasan yang sudah ditanami 20.000 hingga 30.000 ha. ”Luasan itu masih kecil,” kata Ketua Bidang Pemasaran Gapki Susanto.
Dari data Perkumpulan Sawit Watch, pembukaan hutan di antaranya terjadi di Kabupaten Wandama, Bintuni, Sorong, dan Manokwari.
Beberapa bulan lalu, Gubernur Papua Barnabas Suebu mencanangkan pembukaan kebun kelapa sawit di Keerom 26.300 ha di bawah Rajawali Grup. ”Warga dalam posisi sulit untuk menolak, sekalipun ada contoh dampak negatif di beberapa lokasi,” kata Septer.
Data terakhir menunjukkan, 23 perusahaan memiliki konsesi di lebih dari 20 kabupaten. Tahun 2003, pada data Dinas Kehutanan Papua, 22 perusahaan tercatat menguasai 2,4 juta ha. Perusahaan itu, antara lain, Sinar Mas, Rajawali, Medco, dan Asian Agri.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat CY Hans Arwam, kemarin di Manokwari, mengakui ada pembukaan lahan untuk perkebunan sawit di beberapa kabupaten di wilayahnya. Perusahaan itu antara lain Kebun Prafi yang dikelola PT Perkebunan Nusantara II di Distrik Warmare, Prafi, dan Masni.
Tingginya minat membuka lahan di Papua dikhawatirkan mengakibatkan banyak konflik. ”Cara memiliki dan membuka lahan selama ini menyisihkan masyarakat adat,” kata Septer.
Di Keerom, sejumlah tokoh adat mengaku tidak dilibatkan dalam rencana pembukaan lahan milik leluhur mereka. Padahal, hutan tempat mereka menjalankan nilai-nilai adat. (GSA/ICH)
[ Kembali ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar